Marak Kecelakaan Proyek Infrastruktur, DPR Kaji Pembentukan Panja

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2018, 02:01 WIB

• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Google
• Share on linkedin
• Share on Path

• Share on Pinterest
• whatsapp
• Share on mail
• copy link
• Toggle

Crane jatuh di Matraman. (Foto: Okezone)

• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Google
• Share on Path
• whatsapp
• Toggle
• 0TOTAL SHARE

• Share on Pinterest
• Share on linkedin
• Share on mail
• copy link

A A A

0 Komentar

Ads by AdAsia

Klik untuk info lebih lanjut!

You can close Ad in {5} s

JAKARTA – Maraknya kecelakaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur membuat heboh publik beberapa waktu belakangan ini. ‎Teranyar, crane pengangkut beton jalur dwiganda (double-double track) di Jatinegara jatuh dan menewaskan empat pekerja.

‎Selain itu, beton underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta juga longsor dan menimbulkan satu korban jiwa.

BERITA TERKAIT+

• DPR Tunggu Realisasi Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur untuk Hindari Kecelakaan Kerja
• Banyak Insiden Proyek Infrastruktur, JK: Saya Minta Menteri PUPR Evaluasi Semua!
• Rentetan Kecelakaan Proyek, Bamsoet: Terbukti Lalai, Kontraktor Bisa Disanksi Berat

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djami Francis mengatakan tengah mengkaji rencana pembentukan panitia kerja (panja) proyek pembangunan infrastruktur, khususnya pasca-kecelakaan yang terjadi beberapa hari ini.

"Komisi V sedang mengkaji dan mendalami apakah akan bentuk panja, karena ini sudah enam bulan dan sudah dipanggil menteri dan ingatkan, tapi kejadian lagi dan ini berulang," kata Fary di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 6 Februari 2018.

(Baca: Crane Kembali Jatuh, Pemerintah Diminta Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi) 

Komisi V, kata dia, telah memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengingatkan agar pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pihaknya juga meminta Menteri Basuki melakukan audit investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang terjadi di sejumlah proyek infrastruktur.

"Kita juga minta agar lakukan audit investigasi karena dalam UU Jasa Konstruksi itu mengatur untuk membentuk tim investigasi dan kemudian harus dibuka kepada masyarakat apa penyebabnya," pungkasnya.

https://news.okezone.com/read/2018/02/07/337/1855807/marak-kecelakaan-proyek-infrastruktur-dpr-kaji-pembentukan-panja